DIA | BANDA ACEH, Rabu (8/4/2026) — Pemerintah Aceh mulai menggodok arah pembangunan lima tahun ke depan dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027. Forum yang dibuka langsung Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, di Hotel Grand Nanggroe ini menegaskan satu pesan penting: perencanaan tak boleh sekadar formalitas.
Di hadapan para pemangku kepentingan, M. Nasir menegaskan forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan kebutuhan rakyat dengan kebijakan pemerintah, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan arah pembangunan nasional.
“Ini bukan seremoni. Forum ini menentukan apakah pembangunan kita tepat sasaran atau justru tumpang tindih,” tegasnya.
Menurut Nasir, tanpa sinkronisasi yang kuat antara pusat dan daerah, program pembangunan berisiko tidak efektif—bahkan gagal menjawab persoalan mendasar masyarakat. Karena itu, ia mendorong semua pihak aktif memberi masukan agar kebijakan yang lahir benar-benar berdampak.
Fokus: Bangkit dari Bencana, Bangun Ketangguhan
Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh mengusung tema besar RKPA 2027: percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan tangguh dan berkelanjutan. Tema ini menjadi respons atas kondisi Aceh yang masih dibayangi dampak bencana.
Sebanyak 10 prioritas pembangunan disiapkan, mulai dari penguatan syariat Islam, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun di balik ambisi itu, data menunjukkan tantangan yang tidak ringan.
Ekonomi Melambat, Kemiskinan Masih Tinggi
M. Nasir memaparkan, pertumbuhan ekonomi Aceh hingga 2025 baru mencapai 2,97 persen—angka yang tertekan akibat bencana alam pada akhir tahun lalu.
Padahal, target jangka menengah dipatok mencapai 6,6 persen pada 2029.
Sementara itu, tingkat kemiskinan masih berada di angka 12,22 persen per September 2025. Pemerintah menargetkan penurunan hingga kisaran 6,39–7,39 persen dalam empat tahun ke depan.
“Ini butuh kerja serius, tidak bisa biasa-biasa saja. Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi harus tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya itu, tekanan inflasi yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026 juga menjadi alarm bagi stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah pun didorong memperkuat ekonomi kerakyatan, termasuk melalui koperasi dan program strategis lainnya.
Pembangunan Harus Tahan Guncangan
Sebagai daerah rawan bencana, Aceh dituntut mengubah pendekatan pembangunan. Nasir menekankan pentingnya integrasi antara rencana pembangunan dan strategi penanggulangan bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko. Tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” katanya.
Ajakan Terbuka untuk Semua Pihak
Menutup sambutannya, M. Nasir mengajak seluruh peserta forum—mulai dari akademisi, praktisi, hingga masyarakat sipil—untuk tidak pasif.
“Masukan Anda menentukan kualitas kebijakan kita. Jangan biarkan perencanaan ini jauh dari realitas di lapangan,” ujarnya.
Forum ini menjadi langkah awal penentuan arah Aceh ke depan—apakah mampu bangkit lebih tangguh, atau kembali terjebak dalam perencanaan tanpa dampak nyata.(*)
